Piring Negara di Atas APBN: Membaca MBG dari Ekonomi Politik Indonesia

Di negeri ini, politik tidak selalu datang lewat pidato. Kadang ia datang lewat piring. Sepiring nasi, sepotong lauk, sayur, susu, dan buah kecil di tangan anak sekolah bisa lebih fasih daripada seribu baliho. Di sana negara tidak lagi menjadi kata besar yang dingin di buku anggaran. Negara berubah menjadi sesuatu yang bisa dikunyah. Makan Bergizi Gratis, atau MBG, lahir dari titik paling dasar dalam hidup manusia: lapar. Tetapi begitu negara masuk ke urusan lapar, persoalannya tidak lagi sederhana. Ia segera menjadi urusan APBN, dapur, vendor, petani, pekerja, sekolah, ibu hamil, balita, logistik, survei publik, legitimasi politik, dan risiko korupsi.

Itulah sebabnya MBG tidak cukup dibaca sebagai program sosial. Ia harus dibaca sebagai peristiwa ekonomi politik. Ia menggerakkan uang negara, mengatur ulang pasar pangan, membuka lapangan kerja, memberi legitimasi kepada pemerintah, sekaligus membuka lubang rente jika pengawasan lemah. Secara publik, program ini sudah sangat besar. BGN menyebut per 3 Maret 2026 MBG telah mencapai 61.239.037 penerima manfaat, dengan 49.057.682 di antaranya siswa sekolah. Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia, berada setelah India dalam jumlah penerima manfaat. (Badan Gizi Nasional). Di sinilah kita harus jujur, "MBG bukan program kecil. MBG adalah negara yang sedang berjalan lewat dapur".

MBG dalam Angka: Besar Manfaatnya, Besar Pula Bebannya

APBN 2026 tidak berdiri di tanah lapang yang kosong. Ia sudah membawa beban besar. Belanja negara, pendapatan negara, defisit, bunga utang, subsidi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, belanja pegawai, dan program prioritas lain. Dalam postur itu, MBG tampil sebagai salah satu pos paling besar dan paling politis. Pemerintah memberi sinyal pemangkasan anggaran MBG 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Hingga 30 April 2026, realisasi MBG disebut telah mencapai Rp75 triliun. Pada saat yang sama, belanja negara telah mencapai Rp1.082,8 triliun, pendapatan negara Rp918,4 triliun, dan defisit APBN Rp164,4 triliun.

Dari sudut fiskal, angka ini berarti dua hal sekaligus. Pertama, negara masih mampu menjalankan MBG. Kedua, negara tidak boleh sombong fiskal. Belanja sebesar Rp268 triliun tetap bukan uang kecil. Itu bukan sekadar program makan. Itu sudah menjadi arsitektur belanja publik. Dalam bahasa rakyat, "MBG bisa mengenyangkan anak, tetapi jika tidak dijaga, ia juga bisa mengempiskan kas negara".

MBG sebagai Ekonomi Politik Pangan

Setiap program pangan besar selalu punya dua wajah. Wajah pertama adalah wajah sosial: anak makan, keluarga terbantu, ibu hamil dan balita mendapat asupan, sekolah menjadi lebih ramah bagi anak miskin. Wajah kedua adalah wajah ekonomi politik: siapa memasok beras, siapa memasok telur, siapa memasak, siapa mengantar, siapa membuat kontrak, siapa mengambil margin, siapa mengawasi, dan siapa mendapat keuntungan. Data publik yang dikutip dari keterangan BGN menunjukkan MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja langsung di 29.225 SPPG, serta melibatkan 142.387 pemasok. Rantai ini mencakup UMKM, koperasi, BUMDes, BUMDesma, pemasok pangan, dapur, dan logistik. Artinya, MBG tidak hanya memberi makan anak. Ia sedang menciptakan pasar pangan harian. Beras, telur, ayam, ikan, sayur, susu, gas, transportasi, alat makan, tenaga masak, tenaga cuci, dan distribusi bergerak dalam satu mata rantai.

Jika rantai ini sehat, MBG menjadi mesin ekonomi lokal. Petani punya pasar. Peternak punya kepastian serapan. Nelayan punya pembeli. UMKM punya pesanan. Koperasi dan BUMDes punya alasan hidup. Tetapi jika rantai ini dikuasai segelintir pemain, MBG berubah menjadi mesin rente. Anak tetap makan, tetapi negara bocor. Piring anak menjadi etalase kebaikan, sementara dapur belakang menjadi tempat uang negara disayat pelan-pelan.

Suara Publik: Rakyat Mendukung, Tetapi Tidak Buta

Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis 8 Februari 2026 dilakukan pada 15–21 Januari 2026, dengan 1.220 responden, menggunakan multistage random sampling, margin of error ±2,9%, dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi dan wawancara dilakukan secara tatap muka. Hasilnya menarik. Publik tidak menolak MBG. Bahkan mayoritas merasa puas. Survei tersebut menunjukkan 72,8% responden merasa puas terhadap program MBG, sedangkan 24,4% menyatakan tidak puas, dan 2,8% tidak tahu atau tidak menjawab. (indikator.co.id).

Tetapi dukungan itu tidak polos. Dukungan itu datang dengan syarat. Ketika ditanya soal penerima, 60% warga lebih setuju MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia. Namun ada 13,2% yang memilih hanya anak-anak membutuhkan, 6,2% memilih wilayah terpencil dan miskin, dan 19,8% memilih gabungan anak membutuhkan serta wilayah terpencil/miskin. Lebih tajam lagi, hanya sekitar 33,8% warga yang cukup atau sangat percaya bahwa MBG tidak dikorupsi, sementara 61,7% kurang atau tidak percaya sama sekali. Ini pesan politik yang sangat keras, "Rakyat menerima MBG sebagai gagasan, tetapi belum sepenuhnya percaya pada tata kelolanya". Di sinilah letak persoalan ekonomi politik Indonesia. Rakyat lapar bisa menghargai piring. Tetapi rakyat juga sudah terlalu lama melihat program baik berubah menjadi bancakan. Ingatan publik tentang korupsi tidak hilang hanya karena lauknya enak.

Indonesia Bukan Satu Meja yang Rata

Indonesia bukan hanya Jakarta. Bukan hanya Jawa. Bukan hanya kota. Indonesia adalah ribuan pulau, desa, kampung nelayan, sawah, gunung, hutan, kota padat, pesantren, sekolah negeri, madrasah, dan rumah-rumah kecil yang setiap pagi harus menghitung uang belanja. Dalam survei Indikator, dukungan terhadap model MBG untuk seluruh anak berbeda antarwilayah. Sumatera mencatat dukungan tertinggi, 68,1%. Jawa Barat 63,2%, Jawa Tengah–DIY 62,6%, Kalimantan 62,6%, Banten 59,7%, Bali–Nusa 59,2%, Jakarta 53,9%, Jawa Timur 51,8%, Sulawesi 49,6%, dan Maluku–Papua 43,2%. Angka ini mengajarkan satu hal, "MBG tidak bisa dipaksakan dengan satu kacamata pusat". Di wilayah tertentu, dukungan universal tinggi. Di wilayah lain, publik mungkin lebih memikirkan ketepatan sasaran, distribusi, kualitas dapur, atau rasa tidak percaya pada pengelolaan.

Dalam ekonomi politik, perbedaan wilayah berarti perbedaan biaya logistik, budaya makan, harga bahan, akses jalan, kapasitas pemasok, dan kekuatan pengawasan. Makanan yang aman di kota belum tentu aman di pulau terpencil bila air bersih, waktu distribusi, suhu makanan, dan kapasitas dapur bermasalah. Maka MBG harus punya nasionalisme yang cerdas, "satu tujuan nasional, tetapi banyak model operasional daerah."

Dilema Fiskal: Piring Anak dan Disiplin APBN

Tidak ada negara yang bisa hidup hanya dari niat baik. Negara hidup dari pendapatan, pajak, utang, defisit, dan kemampuan membayar. Karena itu, MBG harus dibaca dengan dingin. Pagu Rp335 triliun terlalu berat bila tata kelola belum matang. Pemangkasan menjadi Rp268 triliun lebih realistis, tetapi tetap raksasa. Jika tidak disiplin, MBG dapat menekan belanja lain: kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, irigasi, pangan, infrastruktur desa, dan layanan publik dasar. Dari sudut teori fiskal, MBG adalah belanja berulang. Hari ini keluar uang. Besok keluar lagi. Bulan depan keluar lagi. Tahun depan keluar lagi. Ini berbeda dari membangun jembatan yang sekali jadi bisa dipakai bertahun-tahun. MBG harus dibayar terus selama program berjalan.

Karena itu, pertanyaan paling penting bukan hanya, "apakah uangnya ada?. Pertanyaan yang lebih keras adalah:

apakah penerimanya tepat;

apakah harga per porsi wajar;

apakah makanan benar-benar bergizi;

apakah dapur aman;

apakah pemasok transparan;

apakah pangan lokal benar-benar terserap;

apakah tidak ada mark-up;

apakah hasil gizi bisa diukur.

Tanpa itu, MBG berubah dari investasi manusia menjadi belanja konsumtif mahal.

Politik Piring: Legitimasi Negara Diukur dari Dapur

Dalam negara demokrasi, legitimasi tidak hanya datang dari pemilu. Ia juga datang dari pelayanan harian. Rakyat bisa memaafkan pidato yang buruk, tetapi sulit memaafkan anak yang keracunan. Rakyat bisa menerima program mahal, tetapi sulit menerima kalau uangnya bocor. Itulah sebabnya MBG adalah program yang sangat politis. Dengan penerima puluhan juta orang, ia menjadi panggung besar hubungan negara dan rakyat. Jika berhasil, pemerintah mendapat legitimasi sosial kuat: negara hadir, anak makan, keluarga terbantu, ekonomi lokal bergerak.

Tetapi jika gagal, kerusakannya juga besar. Kasus keracunan, dapur kotor, menu buruk, pengadaan gelap, penerima tidak tepat, dan pemasok titipan. Di sinilah MBG berbeda dari proyek mercusuar. Jalan tol yang buruk bisa dikritik pengguna. Tetapi makanan buruk langsung masuk ke tubuh anak. Kesalahan di dapur bukan hanya kesalahan administrasi. Ia bisa menjadi kesalahan moral.

Rente: Musuh Terbesar Program Baik

Indonesia punya sejarah panjang. Program baik sering rusak bukan karena idenya salah, tetapi karena pelaksanaannya ditunggangi. Bantuan sosial bisa dikorupsi. Pengadaan bisa dimark-up. Program rakyat bisa dikuasai jaringan politik. Niat baik bisa dibajak oleh orang-orang yang lebih pandai membaca celah daripada membaca kebutuhan rakyat.

MBG rentan terhadap semua itu karena nilainya besar dan transaksinya harian. Ada bahan pangan, jasa dapur, alat makan, kendaraan, gudang, fasilitas, pekerja, pemasok, dan pengelola. Setiap titik bisa menjadi titik pelayanan. Setiap titik juga bisa menjadi titik kebocoran. Maka pertanyaan paling keras bukan “setuju atau tidak setuju MBG”. Pertanyaan paling keras adalah, "Siapa yang menguasai dapur? Siapa yang menguasai pemasok? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang mengawasi porsi? Siapa yang memeriksa kualitas? Siapa yang menerima laporan? Siapa yang dihukum ketika terjadi pelanggaran?". Tanpa jawaban itu, MBG akan menjadi program yang populer di depan, tetapi rapuh di belakang.

Pendidikan: MBG Bukan Hanya Mengisi Perut

MBG bisa menjadi program pendidikan bila tidak dipersempit menjadi distribusi kotak makanan. Anak tidak hanya perlu makan. Anak perlu belajar mengapa sayur penting, mengapa protein penting, mengapa cuci tangan penting, mengapa makanan tidak boleh dibuang, mengapa air bersih menentukan kesehatan. Jika dikelola baik, MBG dapat menjadi ruang pendidikan gizi. Guru bisa menjelaskan asal makanan. Anak bisa belajar adab makan. Sekolah bisa membangun budaya bersih. Orang tua bisa dilibatkan dalam pengawasan. Puskesmas bisa mengukur dampak gizi.

Tetapi kalau MBG hanya menjadi “datang, bagi, makan, selesai”, maka peluang pendidikan hilang. Yang tersisa hanya administrasi porsi. Padahal, piring anak adalah kurikulum hidup. Di sana negara bisa mengajarkan bahwa makanan bukan sekadar kenyang, tetapi kesehatan, disiplin, kebersihan, gotong royong, dan keadilan.

Sosial: Bantuan yang Terasa di Rumah-Rumah Kecil

Bagi kelas menengah, satu porsi makan mungkin terlihat biasa. Bagi keluarga miskin, satu porsi makan anak bisa berarti selisih antara utang dan lega. MBG bisa mengurangi beban harian rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan banyak anak sekolah. Namun di sinilah keadilan sasaran menjadi penting. Jika anak keluarga mampu menerima manfaat yang sama besar dengan anak keluarga miskin, maka pertanyaan fiskal dan etis muncul.

Universalitas memberi rasa adil secara politik. Tetapi targeting memberi rasa adil secara fiskal. Rakyat tampaknya memahami dilema ini. Karena itu, meskipun 60% mendukung pemberian untuk seluruh anak, ada 39,2% yang memilih model lebih terbatas: anak membutuhkan, wilayah miskin-terpencil, atau gabungan keduanya. Ini bukan penolakan. Ini kehati-hatian publik. Rakyat ingin anak makan, tetapi rakyat juga ingin uang negara tidak dipakai sembarangan.

Jalan Tengah: Lanjut, Tetapi Tidak Membabi Buta

Jawaban paling rasional bukan menghentikan MBG total. Penghentian total akan menimbulkan guncangan sosial, ekonomi, dan politik. Puluhan juta penerima kehilangan manfaat. Pekerja dapur terdampak. Pemasok lokal kehilangan pasar. Pemerintah kehilangan wajah sosialnya. Namun melanjutkan MBG apa adanya juga tidak sehat. Program sebesar ini harus diberi rem, audit, dan disiplin. MBG harus dilanjutkan dengan prinsip:

prioritaskan kelompok paling membutuhkan: anak miskin, daerah stunting tinggi, 3T, ibu hamil, ibu menyusui, balita, sekolah rentan;

audit per porsi, per dapur, per penerima;

buka data pemasok dan harga satuan;

wajibkan standar sanitasi dapur;

gunakan pangan lokal secara transparan;

ukur outcome gizi, bukan hanya jumlah porsi;

beri sanksi keras untuk mark-up, makanan tidak layak, dan konflik kepentingan;

buat rem fiskal otomatis jika defisit dan belanja melewati batas aman.

MBG harus menjadi program negara, bukan proyek jaringan.

Piring yang Menentukan Arah Republik

MBG adalah cermin besar Indonesia hari ini.

Di satu sisi, ada rakyat yang ingin negara hadir secara nyata. Di sisi lain, ada APBN yang tidak bisa diperlakukan seperti sumur tanpa dasar.

Di satu sisi, ada anak yang perlu makan. Di sisi lain, ada vendor yang mungkin tergoda memakan anggaran.

Di satu sisi, ada dapur yang bisa menghidupkan ekonomi desa. Di sisi lain, ada risiko dapur menjadi pintu gelap rente.

Maka MBG harus dibela sebagai gagasan sosial, tetapi diawasi sebagai belanja publik. Ia harus diteruskan sebagai investasi manusia, tetapi dikendalikan sebagai risiko fiskal. Ia harus menyentuh anak miskin, ibu hamil, balita, dan sekolah rentan, tetapi tidak boleh menjadi pesta anggaran tanpa akuntabilitas. Kalimat paling jujur adalah ini, "Rakyat mendukung MBG, tetapi rakyat belum sepenuhnya percaya pada tata kelolanya". Dan kalimat paling penting untuk pemerintah adalah ini, "jangan hanya membuat anak makan. Buat rakyat percaya bahwa uang untuk makanan anak tidak dimakan oleh orang dewasa yang rakus".

MBG bukan sekadar nasi dalam kotak. Ia adalah ujian apakah republik ini mampu mengubah anggaran menjadi gizi, program menjadi kepercayaan, dan kekuasaan menjadi perlindungan. Jika berhasil, MBG akan dikenang sebagai program yang memberi tubuh baru bagi generasi Indonesia. Jika gagal, ia akan menjadi pelajaran pahit bahwa di negeri yang lapar, bahkan piring anak pun bisa menjadi medan perebutan kuasa. Maka jalan tengahnya jelas; " lanjutkan MBG, bersihkan dapurnya, rapikan datanya, jaga APBN-nya, hukum pencurinya, dan dahulukan mereka yang benar-benar membutuhkan".